Type to search

Tingkatkan TPP ASN, Ketua Komisi I: Tidak Dimakan Itu Jalan

Share

WAJO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melaksanakan rapat kerja bersama dengan Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat 18 Maret 2021.

Asisten III, H. Narwis, yang hadir menjelaskan, penerapan TPP di Kabupaten Wajo sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja di Tiga Kabupaten, dan ternyata berbeda-beda pemberian TPP ditambah lagi dalam situasi Pandemi Covid 19.

“Dan Kabupaten Wajo merupakan yang tertinggi nilainya dari daerah lain, dan tidak semua ASN bisa menerima utuh dari TPP ASN ini, tuturnya.

Sementara Kabag Organisasi dan juga tim TPP, Muhammad Ilyas mengatakan bahwa anggaran TPP untuk tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Wajo mengalokasikan sebesar Rp. 46.600.000.000 (Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) untuk 11 bulan dibayarkan.

Ditempat yang sama, Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Herman menjelaskan terkait absen kehadiran pegawai di masa pandemi memakai sistem online karena tidak memungkinkan penggunaan finggerprint.

Terlebih lagi fingerprint sudah banyak yang mengalami kerusakan, dan juga ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan. Pihaknya, juga menemukan mengabsen yang diakali menggunakan silicon, biasanya satu yang datang mengabsen menggunakan silicon dan terbaca datang semuanya di kantor.

“Ada rencana saya kalau di isinkan Bupati Wajo, akan mencoba mensampel mereka jadi bisa ditau ini yang datang dan tidak, karena dulu banyak PNS yang ongkang kaki di warkop dan sekarang sudah tidak ada, kalaupun ada mungkin tidak dapat TPP dan untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai bukan kewenangan saya,” kata Herman

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo H. Ambo Mappasessu, mengatakan duhulu ASN Kabupaten Wajo mendapatkan acungan jempol dari Daerah tetangga karena tunjangan TPPnya berbanding terbalik saat ini yang dinilai menyulitkan dan parahnya lagi nilainya semakin menurun.

“Kami di Komisi I tidak setuju dengan pemberian TPP yang minim, karena kalau jalan saja yang ditingkatkan itu kan tidak dimakan, bagaimana mau belanja kalau TPP minim, justru dengan adanya peningkatan kesejahteraan pengawai, masyarakat juga yang menikmati, pegawai bisa belanja di pasar dan lainnya. Inti dari rapat ini kami menginginkan peningkatan TPP, dan cepat dibayarkan dan kami tidak mau seperti tahun lalu,” terangnya.

Ditambahkan anggota DPRD Kabupaten Wajo, Andi Merly Iswita, yang berharap kepada Pemerintah Kabupaten Wajo agar TPP ASN tidak dikebiri karena ASN sudah bekerja keras memenuhi kewajibannya.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD) Kabupaten Wajo, Dahlan menjelaskan kalau tahun ini pemberian TPP hanya 11 bulan dan mengucapkan terima kasih ke Komisi I, karena sudah memperjuangkan nasib PNS, karena dirinya juga seorang PNS dan pembina PNS.

“Kalau sebenarnya pola pikir kita sudah harus dirubah, karena era sudah canggih, seharusnya kedisiplinan tidak perlu lagi, karena sudah online, pekerjaan bisa diselesaikan di rumah yang penting benar- benar diselesaikan pekerjaanya,” tutupnya.

Humas DPRD Kabupaten Wajo

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.